Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
"Saya harapkan yang suaminya yang KB, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya," tegas Dedi dalam konferensi pers di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).
Kebijakan ini akan diterapkan untuk berbagai jenis bantuan sosial seperti:
- Beasiswa pendidikan
- Bantuan pangan dan bantuan non-tunai
- Subsidi listrik
- Bantuan rumah sakit dan kelahiran
- Bantuan tanah dan perumahan
Baca juga: Vasektomi Aman untuk Suami? Ini penjelasannya!
Langkah ini, menurut Dedi, dimaksudkan agar distribusi bantuan pemerintah lebih adil dan efisien. Ia menilai pengendalian kelahiran menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan negara.
Apa Itu Vasektomi?
Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari testis. Dengan demikian, air mani tidak akan mengandung sperma sehingga kehamilan dapat dicegah.
Vasektomi bisa disebut juga sebagai sterilisasi atau kontrasepsi permanen pada pria. Prosedur ini memiliki risiko komplikasi yang relatif lebih kecil, tidak menghabiskan banyak waktu untuk pemulihan, dan sangat efektif untuk mencegah kehamilan.
Meski begitu, proses sterilisasi ini disarankan tidak dilakukan oleh pria dibawah 30 tahun atau bagi yang belum memiliki anak.
Baca juga: 5 Macam Kontrasepsi Untuk Para Suami
Vasektomi Dianggap Lebih Adil
Dedi Mulyadi menyoroti ketimpangan dalam program KB yang selama ini dibebankan pada perempuan. Ia menilai sudah waktunya pria, terutama suami dari keluarga penerima bansos, ikut bertanggung jawab secara aktif.
"Kalau perempuan terus yang dibebani, itu tidak adil. Vasektomi adalah bentuk kesadaran dan tanggung jawab suami," ujarnya.
Dedi juga menganggap pengendalian kelahiran ini sebagai langkah pemerataan bantuan. Sehingga tidak hanya keluarga tidak mampu, namun bantuan lain bisa digunakan untuk hal pembangunan lainnya.
"Tanpa pengendalian kelahiran, bantuan akan terus tertumpuk di keluarga besar yang tidak mampu, sedangkan yang lain tidak tersentuh," tegas Dedi Mulyadi.
Meski begitu kebijakan ini belum diberlakukan secara penuh dan masih dalam tahap koordinasi lintas instansi. Pemprov Jawa Barat berencana melakukan uji coba di beberapa wilayah sebelum menerapkannya secara menyeluruh.